Bangladesh Terapkan Aturan Baru untuk Melawan Judi

Pemberlakuan Aturan Baru Pencegahan Judi di Bangladesh Mulai 1 Juli, Bangladesh telah memasukkan undang-undang baru bernama RUU Pencegahan Judi untuk mengatasi semua bentuk perjudian, termasuk online, kasino, dan pengaturan pertandingan. Hukum ini menggantikan Undang-Undang Perjudian Umum 1867 yang sudah tidak relevan di era digital ini.

Fokus pada Perjudian Digital

Inisiatif ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri, Salahuddin Ahmed, setelah menerima rekomendasi dari komite legislatif dan mendapat dukungan luas dari parlemen. Fokus utamanya adalah memberantas perjudian, meskipun ada kekhawatiran mengenai kemungkinan pelanggaran hak sipil dalam penerapannya.

Isu dan Diskusi

Akhter Hossen dari Partai Warga Negara Nasional memberikan dukungan namun mengingatkan potensi penyalahgunaan oleh penegak hukum yang dapat melakukan razia tanpa mandat pengadilan. Nazibur Rahman dari Jamaat juga menyoroti potensi konflik dengan hukum pidana lainnya.

Respon Pemerintah

Menanggapi kritik tersebut, Menteri Dalam Negeri mengemukakan bahwa menunggu persetujuan pengadilan dapat menyebabkan hilangnya bukti, yang menghambat pemberantasan perjudian. Dia menambahkan bahwa kewenangan saat ini sebenarnya sudah cukup kuat di bawah undang-undang lain.

Dukungan dari Oposisi

Nahid Islam dari oposisi menyatakan dukungannya meski kecewa dengan penolakan atas usulan amandemen. Dia menyoroti pentingnya mencegah penyalahgunaan hukum dan melindungi hak asasi manusia.

Sanksi Berat dan Ketentuan

Hukum baru ini menjatuhkan hukuman maksimum hingga 2 tahun penjara bagi yang terlibat dalam perjudian, disertai denda sampai Tk 200.000. Untuk perjudian online, hukuman dapat mencapai 5 tahun penjara dan denda sebesar Tk 1 crore, sementara partisipasi dalam taruhan online dapat menyebabkan hukuman 7 tahun penjara dan denda Tk 5 crore.

Tantangan Sosial dan Ekonomi

Salahuddin Ahmed mencatat bahwa platform taruhan online, VPN, media sosial, akun keuangan palsu, dan metode pembayaran digital sering digunakan untuk aktivitas ilegal seperti perjudian, pencucian uang, dan penipuan. Ini menghadirkan ancaman bagi kesejahteraan sosial, ekonomi, serta keamanan publik dan generasi muda di Bangladesh.

Klasifikasi dan Penegakan

Undang-undang ini menguraikan 24 jenis aktivitas perjudian yang melibatkan teknologi tinggi. Tujuan regulasi ini adalah mempersempit celah hukum dan memberikan wewenang lebih kepada otoritas dalam melawan kejahatan judi. Bangladesh berkomitmen untuk mengatasi dampak destruktif dari perjudian dengan memanfaatkan teknologi, sambil tetap menjaga keadilan dan hak asasi manusia dalam pelaksanaannya.